Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Senin (15/11/2021). Foto: Dipa/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, setidaknya ada lima poin penting yang ditargetkan dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Daerah (RUU HKPD). Hal ini bertujuan untuk mengatur ulang alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Nah yang kita tahu, undang-undang ini akan berisi ada 5 poin. Hal ini berkaitan dengan masalah dan hubungan keuangan pusat serta daerah, pajak dan retribusi, masalah hutan daerah, masalah fiskal daerah, dan masalah dana bagi hasil,” jelas Fauzi saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel, Senin (15/11/2021).

Fauzi menjelaskan, dana transfer daerah dalam RUU itu akan dibagi menjadi 8 item, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh, Dana Istimewa Yogyakarta, hingga Dana Desa. Dari 8 item ini, pemerintah pusat sudah mengeluarkan anggaran hampir Rp800 triliun untuk ditransfer ke daerah.

“Harapan kita (transfer anggaran) semua dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat daerah,” pungkas politisi Partai NasDem itu. Fauzi mengungkapkan dengan hadirnya undang-undang ini, Komisi XI DPR RI berharap dengan transfer anggaran yang hampir Rp800 triliun ini ada transparansi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga ia mempertanyakan kepastian terkait metode perhitungan yang diterapkan.

“Kamipun menanyakan bagaimana perhitungannya. Sumsel itu merupakan provinsi terkaya ke-5, tapi masyarakat miskinnya itu masih tinggi. Artinya, tidak berkorelasi lurus. Apalagi ditambah pandemi Covid-19. Kami ingin mengatakan persoalan transparansi perhitungan, apakah itu DBH, DAU, DAK Fisik, dana bagi hasil, retribusi pajak daerah itu dilakukan bersama-sama antara pemda, provinsi, bahkan kabupaten kota turut diikutsertakan oleh kementerian untuk menghitung bersama, termasuk royalti dari DBH itu sendiri,” tegas Fauzi.

Legislator dapil Sumsel I itu memastikan, aspirasi terkait alokasi anggaran transfer daerah untuk terus didukung dan diperjuangkan. “Kami akan coba bantu sememaksimal mungkin, memanfaatkan seefektif mungkin kekayaan Sumatera Selatan ini, sekaligus akan dikembalikan ke daerah dan berimplikasi terhadap kesejahteraan, kemajuan, bahkan pengangguran dan kemiskinan itu kami harap makin menurun, serta peningkatan kesejahteraan semakin meningkat di Sumatera Selatan,” tutupnya. (dip/sf)